Riyadh – Ketua Garda
Buruh Migran Indonesia (BMI) di Arab Saudi, Syarif Rahmatullah menyerukan agar
aspirasi rakyat disampaikan secara damai, tidak anarkis serta mewaspadai penyusup yang dapat
memicu kericuhan.
Dalam pernyataannya,
Syarif menegaskan penolakan BMI terhadap kebijakan penambahan tunjangan
berlebihan bagi anggota DPR RI. Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan
sila ke-5 Pancasila, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi
kebutuhan hidup.
“Seharusnya DPR
memberi teladan sebagaimana semangat sila ke-4, dengan memanfaatkan fasilitas
yang sudah ada, bukan menuntut kemewahan baru,” ujarnya, Senin ( 01/09/2025 )
BMI menilai, kenaikan
pajak yang dibebankan kepada rakyat tidak diimbangi dengan pengelolaan yang
berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya, hasil pajak justru lebih banyak
dinikmati oleh segelintir elite politik.
Syarif juga menyoroti
insiden meninggalnya driver ojek online, Affan Kurniawan, dalam aksi
demonstrasi di Indonesia. Ia menyebut peristiwa itu sebagai simbol kegagalan
negara dalam melindungi warganya.
Meski demikian, ia
menegaskan tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, maupun penjarahan tidak
dapat dibenarkan. “Memperjuangkan keadilan jangan dengan menciptakan kedzoliman
baru,” tegasnya.
BMI menilai DPR dan
pemerintah saat ini telah kehilangan orientasi moral serta keberpihakan pada
rakyat. “Kekuasaan yang jauh dari moral hanya akan menghasilkan ketidakadilan
dan menambah penderitaan rakyat,” tutup Syarif.
Penulis : Admin, BMI Arab Saudi
Comments0