Riyadh, 9 Oktober 2025
— Memasuki satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai tanggapan bermunculan dari masyarakat Indonesia di luar negeri. Mereka menilai berbagai program pemerintah telah menunjukkan hasil positif, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal tata kelola kebijakan dan perlindungan WNI di luar negeri.
Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Abu Dhabi , Muhammad Rifki , menilai bahwa secara umum kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran telah memenuhi ekspektasi publik, terutama melalui berbagai program populis yang langsung menyentuh masyarakat.
“Program seperti bantuan sosial, makan bergizi gratis (MBG), pembatalan kenaikan PPN untuk barang mewah, hingga upaya menuju swasembada pangan merupakan langkah konkret yang terasa manfaatnya,” ujarnya.
Meski demikian, masih terdapat beberapa kebijakan yang kurang matang dalam perencanaannya sehingga menimbulkan dampak negatif pada lapangan. Ia mencontohkan polemik terkait kebijakan LPG yang sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, serta pembatalan kebijakan royalti musik yang menunjukkan belum solidnya koordinasi antarinstansi.
“Perlu ada perbaikan dalam proses penyusunan kebijakan agar tidak hanya cepat, tetapi juga efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam konteks politik yang dinamis, Rifki menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan akuntabel . Ia menilai kebijakan publik harus lebih terbuka terhadap masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan masyarakat sipil.
“Pemerintah dan DPR perlu lebih mendengarkan aspirasi publik. Transparansi dan partisipasi akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PPI Arab Saudi Zulpadli juga turut menyoroti aspek perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Ia menilai meski pemerintah telah berkomitmen meningkatkan perlindungan WNI, implementasinya di lapangan masih lemah.
“Kasus-kasus seperti rendahnya upah, kemiskinan, penentaran, hingga perdagangan orang (TPPO) masih sering terjadi. Pemerintah perlu memastikan kerja sama bilateral benar-benar berjalan efektif,” ujarnya.
Kelompok diaspora yang ada di Timur Tengah sepakat bahwa setahun pemerintahan pertama Prabowo–Gibran merupakan periode fondasi yang penting. Namun, mereka berharap tahun-tahun berikutnya akan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas kebijakan publik, meningkatkan perlindungan WNI, dan menegaskan arah pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Penulis : Admins
Comments0