Propaganda OPM Terhadap Kehadiran TNI di Papua: Analisis Strategi dan Dampaknya

OPM Mengibarkan Bendera Bintang Kejora

Konflik di Papua telah menjadi isu kompleks yang melibatkan perjuangan politik, isu kemanusiaan, dan narasi sejarah. Selama beberapa tahun terakhir kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara konsisten menggunakan propaganda sebagai alat utama untuk menentang kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah tersebut. propaganda tersebut bertujuan untuk meraih simpati masyarakat setempat supaya bersimpati terhadap perjuangan mereka dan memberikan kesan negatif terhadap aparat TNI yang hadir di papua. melihat pola propaganda yang sering dilakukan setiap tahunnya, penulis dapat mengidentifikasi beberapa strategi yang digunakan dalam melakukan propaganda tersebut yaitu :

A. Strategi Propaganda OPM 

1.       Manipulasi Narasi Sejarah

Propaganda ini dilakukan dengan membangun narasi bahwa Papua secara historis tidak pernah menjadi bagian integral dari Indonesia, dengan mengklaim bahwa proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 tidak sah. Propaganda ini disebarkan melalui media sosial, selebaran gelap, dan pidato tokoh separatis untuk membangun sentimen anti-Indonesia. Tokoh Papua seperti Beny Wenda sering menggunakan narasi sejarah untuk membalikkan fakta tersebut dan meracuni generasi papua dengan doktrin kemerdekaan yang sebenarnya tidak benar.  

2.       Penyebaran Disinformasi Operasi Militer

OPM kerap mengklaim tindakan TNI sebagai "operasi militer brutal" dengan menyebarkan foto/video dengan konteks ambigu atau rekayasa. Contoh kasus yang menonjol adalah kasus kebakaran 11 Kios dan 2 rumah warga di Nduga pada 2022 dimana mereka menuduh TNI yang sengaja membakar bangunan tersebut padahal dari investasi independen kebakaran tersebut murni terjadi karena korsleting listrik. Baru-baru ini kelompok tersebut juga menyebarkan kabar hoax bahwa mereka telah membunuh 11 anggota TNI yang menyamar sebagai penambang emas di yahukimo

3.       Intimidasi dan Aksi Simbolik

Tindakan intimidasi dilakukan oleh kelompok OPM dengan mengancam warga asli yang pro terhadap indonesia. Kelompok OPM menargetkan orang-orang yang berprofesi sebagai guru, perawat dan tokoh masyarakat yang dianggap mendukung pemerintah. pada Jumat 21 Maret 2025 Kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak telah menganiaya tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, enam orang luka-luka, serta fasilitas pendidikan terbakar. Tindakan tersebut dilakukan oleh kelompok tersebut karena menganggap guru dan tenaga kesehatan merupakan mata-mata pemerintah indonesia untuk menjajah papua.

Aksi simbolik biasanya dilakukan oleh kelompok OPM dengan mengibarkan bendera bintang kejora di wilayah papua. Pengibaran tersebut mereka dokumentasikan dalam bentuk vidio dan gambar-gambar provokatif dengan tujuan meraih simpati internasional dan memberikan kesan kepada masyarakat papua bahwa mereka siap untuk melanjutkan perang dengan TNI.

4.       Eksploitasi Isu HAM

OPM secara sistematis mengaitkan setiap konflik dengan isu pelanggaran HAM oleh TNI, walaupun mereka tidak memiliki bukti yang jelas. Kasus kematian warga sipil yang mereka bunuh dengan keji sering diklaim sebagai "eksekusi militer" tanpa verifikasi yang dilakukan oleh aparat TNI padahal merekalah sebenarnya yang melanggar HAM.

B. Dampak Propaganda terhadap Masyarakat Papua

Propaganda yang dilakukan oleh kelompok OPM tersebut berdampak serius terhadap kondisi sosial dan psikologis di papua. meskipun pada dasarnya kehadiran TNI memiliki tujuan yang sangat baik namun, informasi hoak yang disebarkan tentang kehadiran aparat keamanan berhasil mempengaruhi sebagian besar penduduk yang ada di papua. berikut beberapa dampak yang terjadi :

1.       Terjadinya polarisasi sosial

Efek negatif dari propaganda tersebut menyebabkan terjadinya kecurigaan antar warga terutama di wilayah pedalaman yang sering terjadi konflik. Masyarakat disekitar saling menuduh tentang dukungan mereka terhadap penempatan para prajurit TNI bahkan ada masyarakat yang merasa takut ketika melihat aparat TNI datang untuk mengevakuasi mereka.

2.       Menghambat pembangunan

Propaganda yang disebarkan oleh kelompok OPM telah menghambat program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. banyak sekali program strategis yang telah disusun tidak bisa terlaksana karena ditolak oleh masyarakat seperti rencana transmigrasi ke papua, program food estate dan proyek infrastruktur di wilayah papua. kelompok OPM membangun narasi bahwa program tersebut akan mengganggu ekosistem di papua dan bagian dari upaya pemerintah untuk menguasai papua. Kelompok masyarakat juga menolak pembangunan posramil dengan alasan militerisasi pemerintah untuk mengontrol OPM .

3.     Trauma Kolektif

Propaganda kekerasan yang dilakukan oleh TNI telah menciptakan ketakutan psikologis bagi masyarakat papua. Trauma tersebut bahkan banyak menimpa generasi muda yang akan membuat mereka menjadi memberontak dan mendukung gerakan OPM di papua.

Dalam melawan propaganda dan meminimalisir dampak yang disebabkan oleh kamapnye disinformasi tersebut pemerintah telah berupaya keras untuk menempuh jalur perdamaian ( de eskalasi militer ). Namun masifnya jaringan dan kurangnya literasi masyarakat menjadi salah satu penghambat propaganda tersebut sulit untuk dilawan. Selaku masyarakat indonesia kita harus berupaya untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan positif untuk melawan propaganda tersebut melalui media sosial dan forum-forum resmi yang berbicara khusus tentang papua. Meskipun kita bukan orang papua namun kita berkewajiban untuk membela tanah air dan bangsa dari gangguan musuh. Bravo TNI !

Penulis : Admin