Gerakan separatis Papua, Maluku, hingga Aceh Kembali menjadi sorotan setelah slogan "Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua" muncul di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini.
Dalam sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, sekelompok orang yang diduga berkewarganegaraan indonesia dengan berpakaian adat berfoto sambil mengacungkan slogan bertuliskan "Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua" di ruang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Momen itu tampak berlangsung dalam pembukaan sidang ke-24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April-2 Mei mendatang. Moment tersebut menjadi viral karena forum UNPFII yang berfungsi sebagai platform penting untuk mengatasi masalah masyarakat adat di seluruh dunia namun di eksploitasi oleh kelompok separatis untuk meneriakkan slogan anti NKRI dengan menciptakan opini sesat dan konflik politik internasional.
Berdasarkan dari berbagai sumber, pelaku yang terlibat dalam aksi itu diidentifikasi sebagai Tengku Fajri Krueng dan Muhammad Hanafiah dari ASNLF, serta John Anari dan Martin Go dari WPLO. Mereka disebut masuk ke ruang sidang sebagai peserta publik yang mendaftar melalui mekanisme terbuka UNPFII. Kelompok separatis seperti ASNLF dan WPLO memang bukan kelompok besar di dalam negeri, namun mereka memiliki jaringan diaspora yang cukup aktif menyuarakan agenda kemerdekaan di forum internasional dan media sosial.
Eksploitasi terhadap forum internasional bukan hanya kali ini dilakukan oleh kelompok separatis tersebut pada bulan april 2024 selama sesi ke-23 UNPFII, sebuah rancangan rekomendasi diajukan terkait Papua oleh John Anari yang menjadi delegasi Organisasi Pembebasan Papua Barat (WPLO) yang berafiliasi dengan ULMWP. John Anari menuduh adanya pelanggaran Piagam PBB dan Resolusi No. 448 sehingga perlu adanya penyelidikan atas pemindahan paksa kekuasaan administrasi atas Papua dari Belanda ke Indonesia. Tuntutan tersebut tentu saja memutarbalikkan fakta sejarah dan melemahkan kedaulatan Indonesia atas papua.
Tindakan provokatif yang dilakukan oleh para pelaku tersebut berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara karena narasi fiktif yang dilontarkan tersebut berpotensi menyulut semangat dari wilayah tersebut untuk melepaskan diri dari pemerintah indonesia dan menggiring opini internasional tentang pandangannya terhadap penanganan wilayah tersebut sehingga akan menimbulkan tekanan diplomatik terhadap indonesia.
Selain itu, Eksploitasi UNPFII oleh kelompok separatis akan mengalihkan perhatian dari isu-isu nyata yang dihadapi masyarakat adat sekaligus akan mengurangi efektivitas UNPFII sebagai forum internasional yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat adat.
Supaya dampak tersebut dapat diminimalisir maka Pemerintah Indonesia harus memperkuat diplomasi publik untuk menghadirkan narasi yang seimbang dan akurat mengenai pembangunan di Papua, Aceh, dan Maluku yang selama ini kerap menjadi sasaran distorsi oleh kelompok tertentu di luar negeri. Pemerintah harus menunjukkan bahwa selama ini pemerintah konsen membangun masyarakat adat papua melalui berbagai program pemerintah seperti Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keingintahuan budaya, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui media sosial, Website dan saluran resmi milik pemerintah supaya masyarakat teredukasi dan tidak gampang terprovokasi. Pemerintah juga harus terus mengawasi kelompok diaspora yang ada di luar negeri supaya tidak sembarangan memanfaatkan forum internasional yang mereka ikuti dalam menyebarkan narasi separatisme.
Comments3
Memang harus di setop karena akan sangat berbahaya akibatnya bagi persatuan bangsa
ReplyDeletebetul
DeletePerlu dari sekedar medsos untuk lawan kelompok separatis,
ReplyDelete